POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Dari persoalan tapal batas hingga kebutuhan air bersih dan jaringan internet, suara masyarakat pesisir mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2027 wilayah pesisir yang dimulai di Kecamatan Tabalar, Rabu (4/2/2026).

Forum yang digelar di Pendopo Kecamatan Tabalar itu di buka langsung oleh Bupati Berau Sri Juniarsih Mas. Hadir pula Wakil Ketua II DPRD Berau Sumadi, Kepala Bapelitbang Endah Ernany, jajaran Kepala OPD, Camat, serta enam Kepala Kampung. Musrenbang kali ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi ruang bagi masyarakat di wilayah pesisir dalam menyampaikan persoalan mendasar yang selama ini membayangi pembangunan.

Camat Tabalar Tri Anggoro menyebut, pembangunan jalan di wilayahnya mulai dirasakan manfaatnya. Namun, ada persoalan yang jauh lebih krusial, yakni soal ketidakjelasan tapal batas antar Kampung dan Kecamatan. Sejumlah wilayah disebut masih saling klaim batas, termasuk dengan Kecamatan Biatan, Sambaliung, hingga Kampung Pilanjau.

“Ini persoalan utama di Tabalar. Tanpa batas yang jelas, pemerintah kampung kesulitan menjalankan program,” tegas Tri.

Selain itu, normalisasi saluran air melalui pembangunan drainase, penyediaan air bersih untuk enam kampung, serta kebutuhan listrik dan internet di Radak, Buyung-Buyung, Semurut, dan Tabalar Muara juga menjadi sorotan. Kendala pemasangan tiang listrik dan jaringan wifi masih terjadi di sejumlah titik.

Dari Musrenbang kampung sebelumnya, terkumpul  582 usulan prioritas dari enam kampung. Di tengah banyaknya kebutuhan, Bupati Sri Juniarsih mengingatkan kondisi fiskal yang tak lagi longgar. Penurunan dana transfer pusat berdampak pada anggaran daerah, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang turun signifikan.

“Kita harus menyikapi ini dengan memaksimalkan potensi alam dan pariwisata. Wilayah pesisir kaya laut dan sumber daya alam, itu kekuatan kita,” ujarnya.

Ia mendorong kepala kampung lebih kreatif dan inovatif agar kampung bisa mandiri secara ekonomi. Menurutnya, akses jalan menuju pesisir yang semakin baik harus dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Bupati juga meminta OPD memetakan usulan sesuai prioritas. Dari ratusan usulan, dua hingga tiga program per kampung diupayakan bisa diakomodasi.

“Kita realistis, tidak semua bisa langsung terpenuhi. Tapi akan kita lakukan bertahap,” katanya.

Dari enam kampung di Tabalar, satu kampung sudah berstatus  mandiri yakni Tubaan, tiga maju  yakni Tabalar Muara, Buyung-Buyung, dan Harapan Maju, serta dua berkembang  yakni Tabalar Ulu dan Semurut. Musrenbang ini pun menjadi pengingat bahwa pembangunan pesisir bukan hanya soal jalan, tetapi juga kepastian wilayah, layanan dasar, dan konektivitas. Dari Tabalar, arah pembangunan pesisir Berau mulai dirumuskan. (sep/FN/Prokopim)